Menagih 31 Janji Gubernur Jokowi

Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengambil sumpah dan janji jabatan mereka dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 15 Oktober 2012.

"Saya berjanji untuk seluruhnya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD'45, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, dan berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," kata Jokowi dan Basuki, bersama-sama.

Pelantikan yang dimulai pukul 10 pagi itu ramai dihadiri sejumlah tokoh. Tampak hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jawa Barat A. Heryawan, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, anggota DPD Jakarta AM Fatwa, dan Puan Maharani.

Tampak pula "jagoan" dan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Hercules Rosario Marshal yang duduk di antara anggota Partai Gerindra lainnya. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak terlihat di antara hadirin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan wakilnya, Prijanto, duduk di sebelah kanan Jokowi-Ahok.

"Dengan resmi melantik Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 2012-2017 dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2012-2017. Kami percaya Saudara-saudara akan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Gamawan Fauzi.

Pesta rakyat

Berbeda dengan pelantikan gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya, di luar ruang sidang upacara pelantikan Jokowi menjelma jadi pesta rakyat. Di depan Gedung DPRD DKI Jakarta muncul lautan manusia. Ribuan pendukung dan simpatisan "Kotak-kotak" tampak menyemut di Jalan Kebon Sirih. Keramaian juga terlihat di sekitar gedung DPRD Jakarta.  

Ratusan pedagang kaki lima menawarkan makanan dan minuman gratis. Gerobak PKL berjejer rapi di sepanjang Jalan Kebon Sirih, baik di sisi kiri maupun kanan. Para pedagang itu sudah berdatangan sejak pukul 07.00 WIB. Rupa-rupa makanan yang mereka sediakan: bakso, kerak telor, siomai, sate Padang, mie ayam, nasi goreng, dan banyak lainnya. 

Salah satu simpatisan Jokowi-Basuki, Syaugi, mengatakan ada sekitar 100 perdagang yang dihadirkan untuk memeriahkan acara pelantikan ini. Mereka berasal dari wilayah lima wilayah Ibukota, seperti Buncit, Kalibata, Tanahabang, Jatinegara, serta sekitar Jalan Kebon Sirih.  

Salah satu pedagang bakso, Sutaryo, mengatakan dia diajak pengurus RW untuk memeriahkan upacara ini. Dia dibayar Rp800 ribu untuk menyediakan 100 porsi bakso. "Omset saya per hari lebih banyak lagi. Tapi ini kan acaranya hanya sebentar, setelah itu saya akan jualan lagi," ujar Sutaryo.

Walaupun tidak memiliki KTP Jakarta, Sutaryo mengaku senang bisa ikut meramaikan upacara pelantikan Jokowi. "KTP saya masih yang di kampung. Kemarin tidak ikut nyoblos, tapi kansama-sama orang Jawa, ya seneng lah," katanya sambil tertawa.

Tak cuma pedagang, terlihat juga ada sejumlah orang dari Komunitas Jawara yang membawa beberapa kardus bertuliskan "Kartu Sehat" dan "Kartu Cerdas". Seperti diketahui, dua kartu ini merupakan janji Jokowi-Ahok selama kampaye lalu.

Kerumunan massa itu sempat membuat arus lalu-lintas jadi tersendat. Mobil dan motor di Jalan Kebon Sirih praktis tak bisa bergerak. Polisi pun dibuat kewalahan. "Kami cuma jaga-jaga saja biar tidak terjadi apa-apa. Polisi lalu lintas sudah maksimal mengatur arus kendaraan. Ya, mau bagaimana lagi? Ramai banget," kata Kepala Polsek Metro Tanah Abang, Ajun Komisaris Besar Tatan Dirsan.

Menagih Jokowi

Dalam sambutan pembukaan upacara pelantikan, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan langsung mengingatkan Jokowi untuk memenuhi janji kampanyenya. 

"Atas nama masyarakat Ibukota, kami menyambut hangat pelantikan Saudara, dengan harapan dapat mengemban tugas dengan baik, utamanya menjalankan janji-janji yang disampaikan saat kampanye."

Menurutnya Jakarta merupakan barometer bagi daerah lain di Indonesia. Dia berharap Jokowi dan Basuki bisa menjaga kesinambungan pembangunan Jakarta dan mampu memecahkan berbagai permasalahan pelik yang dirasakan oleh warga Jakarta.

Aksi tagih janji juga berlangsung saat pelantikan berlangsung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Jakarta melakukan demonstrasi di dekat lokasi pelantikan.

Mereka menuntut Jokowi-Ahok berkomitmen memimpin Jakarta selama lima tahun, melaksanakan semua janji yang diucapkan ketika berkampanye, bersikap adil dalam memimpin Jakarta untuk semua golongan, bersikap netral dan tidak semata-mata berpihak terhadap kepentingan partai pendukung, serta mewujudkan aparatur pemerintahan Jakarta yang bersih dari korupsi, dan tidak memperkaya diri selama menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. 

Setelah dilantik, Jokowi dan Basuki langsung menemui warga Jakarta di halaman gedung DPRD DKI Jakarta. Saat berpidato, Jokowi meminta warga untuk mengawal setiap kebijakan yang akan dijalankannya. Dia juga meminta dukungan warga agar program-program yang direncanakan bisa berjalan baik.

"Kami mohon doa restu Ibu dan Bapak sekalian," kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan warga dan pendukung. 

Selama masa kampanye, Jokowi-Ahok banyak mengumbar janji. Sejumlah di anaranya bahkan mereka tegaskan lagi setelah hitung cepat putaran kedua Pilkada DKI. 

VIVAnews mencatat setidaknya ada lebih dari 31 janji yang dilontarkan Jokowi-Ahok pada masa kampanye lalu. Berikut rinciannya:

1. Memimpin Jakarta selama lima tahun.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di kediaman Megawati Soekarnoputri 20 September 2012.

2. Membuka jelur komunikasi langsung via telepon, SMS dan e-mail;

Ini adalah janji pribadi Wakil Gubernur Basuki "Ahok" Purnama. Setiap kali menemui warga Jakarta, Ahok selalu membagi-bagi kartu namanya. Di situ tertera nomor Ahok yang bisa di-SMS atau telepon adalah 0811-944-728, termasuk alamat e-mail: btp@ahok.org.

3.  Kartu pintar.

Kartu pintar ini termasuk program 100 hari Jokowi-Ahok. Tujuannya adalah, memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta untuk bisa melanjutkan sekolah. "Kami tidak lagi mau mendengar anak orang yang kurang beruntung tidak bisa sekolah," kata Ahok. Selengkapnya baca di sini

Pada masa kampanye, Jokowi juga mengaku sudah memiliki jurus jitu untuk menyelesaikan masalah di kota metropolitan ini. Apa saja programnya:

Penataan kota

Melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh, tetapi meniadakan penggusuran. Pembangunan super blok untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini berupa one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.

Banjir

Pembangunan folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan kelurahan. Membeli daerah tangkapan air seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.

Bekerja sama dengan pemerintahan di sekitar Jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola 

sungai-sungai yang bermuara di Jakarta. Kemudian mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.

Transportasi

Akan bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah. Mengganti sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitasnya dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. 

Jokowi juga berniat memperbanyak armada angkutan umum, terutama busway di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur busway. Mengganti kendaraan umum seperti metromini, kopaja, dan bus dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.

Selain itu, Jokowi-Ahok juga berkeinginan untuk menuntaskan pembangunan monorail yang kini mangkrak. Melengkapi penyediaan transportasi massal dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja.

Pelayanan publik 

Jokowi juga berani menyatakan akan melaksanakan reformasi birokrasi agar tata kelola perusahaannya menjadi berjalan bersih, transparan, dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga.

Jokowi-Ahok berkomitmen untuk tidak menggunakan voorrijder sehingga bisa merasakan keadaan yang sesungguhnya sedang dialami warga. Mereka juga hanya akan berada di kantor selama 1 jam saja, dan sisanya meninjau proses pembangunan dan pelayanan publik di lapangan.

Sumber

Setelah Pelantikan Jokowi, Foke Langsung Terbang ke Jerman

Hari ini, Senin, 15 Oktober 2012, Fauzi Bowo, resmi menyerahkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta kepada Joko Widodo. Setelah serah terima jabatan, sore ini, Foke langsung terbang ke Berlin, Jerman.

Kepergian Foke ke Jerman untuk menghadiri dan sekaligus memberikan kuliah umum dalam Forum Ibukota Asean dan Uni Eropa. Mantan orang nomor satu Jakarta ini akan membahas permasalahan yang dihadapi ibukota, serta saling bertukar pengalaman selama menjabat sebagai gubernur Jakarta

"Menjadi sangat penting karena sebagai ajang pertukaran informasi dan pengetahuan bagi pemimpin Ibukota di Asean dan Uni Eropa," kata Fauzi Bowo, di Jakarta, Senin, 15 Oktober 2012.

Forum ini sudah dibentuk dua tahun lalu. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi antar pemerintah ibukota se-Asean dan Uni Eropa.

"Sebetulnya sudah dijadwalkan awal Oktober 2012, kebetulan saja keberangkatannya pas dengan pelantikan Gubernur Jokowi," katanya. 

Saat ditemui wartawan saat pelantikan Jokowi di Balaikota Jakarta, Fauzi Bowo, menolak memberikan komentar acara pelantikan. Bahkan, kepulangan Foke, nyaris tak tercium media. Ia ke luar lewat pintu belakang ruang paripurna DPRD DKI.


Sumber

Hingga Malam Jalur "Neraka" Casablanca Macet Parah

Kemacetan di kawasan Jalan Dr Satrio dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu, masih terjadi hingga malam hari, Rabu 10 Oktober 2012. Antrean kendaraan di kawasan ini bahkan bisa terjadi hingga pukul 23.00 WIB.

Antrean kendaraan bahkan sudah terjadi pada arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari kawasan Kuningan yang akan masuk ke kawasan Casablanca dan harus memutar balik di depan Mal City Walk.

Dari pantauan VIVAnews, kemacetan di kawasan Casablanca terjadi sejak kawasan Karet. Kondisi jalan yang menyempit mejelang naik flyover Karet, membuat antrean kendaraan terjadi hingga kawasan Karet Bivak.

Kemacetan membuat waktu tempuh semakin lama. Mulai dari kawasan seberang depan gedung Sampoerna Strategic hingga kawasan Mal Casablanca, dibutuhkan waktu tempuh hingga 1 jam 20 menit.

Penyempitan jalan di depan Mal Ambasador memang menjadi masalah utama. Ruas jalan yang sebelumnya dapat dilewati empat kendaraan, kini berkurang menjadi tiga ruas saja yang dapat digunakan.

Kondisi ini diperparah oleh parkir liar yang ada di kawasan Mal Ambasador. Belum lagi petugas keamanan mal yang terkesan memberi prioritas bagi kendaraan yang akan keluar mal.

Lampu pengatur lalu lintas di kawasan depan mal yang dipasang agar pengunjung mal dapat dengan leluasa menyeberang juga membuat laju kendaraan semakin tersendat.

Menjelang kawasan Mal Kuningan City, penyempitan ruas jalan menjadi dua ruas ikut memperparah antrean kendaraan. Padahal selepas Mal Kuningan City, kondisi lalu lintas cenderung lancar. (eh)


Sumber

Mungkinkah Hasil Survei Beda Dengan KPUD?

Pesona pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) luar biasa. Sempat tidak diunggulkan pada awal pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, mereka justru sekarang menjadi pemenang.

Kemenangan Jokowi-Ahok bisa dilihat dari hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei. Semua lembaga survei yang ikut melakukan quick count hasilnya hampir sama, Jokowi unggul di atas 5 persen atas pesaingnya, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).

Kini, jika merujuk hasil survei pasangan Jokowi-Ahok dipastikan menjadi pemimpin baru ibu kota. Keduanya tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta.

Tetapi, KPUD dalam menetapkan pemenang tidak merujuk pada hasil quick count. KPUD akan melakukan penghitungan sendiri lewat manual.

Prosesnya berjenjang. Mulai dari tingkat terbawah (per TPS) kemudian dikumpulkan menjadi satu ke tingkat kecamatan hingga terkumpul lagi di tingkat kota. Semua dihitung secara cermat.

Berbeda dengan quick count, cara ini menggunakan beberapa sampel di beberapa wilayah di Jakarta. Memang, cara ini masih memungkinkan terjadinya kesalahan. Meski ada kesalahan, mungkinkah hasil quick count beda dengan KPUD?

Manajer Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Setia Darma mengatakan, hasil KPUD kemungkinan sama. Kalau pun ada perbedaan, tidak terlalu besar.

"Hasil ini nantinya dapat dipastikan hampir sama dengan perolehan KPU sekalipun ada kesalahan paling hanya berbeda satu persen," kata Darma.

Hal ini berdasarkan pengalaman survei LSI pada pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2009. "Di mana LSI dibandingkan lembaga survei lainya lebih menyerupai dari hasil KPU," ujar dia.

Darma menegaskan, lembaga surveinya juga pernah melakukan survei beberapa pemilihan kepala daerah lain dan hasilnya sama dengan KPUD. "Tidak berbeda jauh dari perolehan suara yang sebenarnya," kata dia.

Meski dipastikan menjadi pemenang, Jokowi tetap akan menunggu hasil penghitungan dari KPUD. "Masih ada proses-proses demokrasi lainnya. Biarkan KPUD yang bekerja selanjutnya," kata Jokowi.

Sementara rivalnya, Foke, menyakini hasil quick count. Calon incumbent ini mengakui kekalahannya. Sebab, hasil quick count sudah bisa dijadikan patokan.

"Hitungan cepat dilakukan dengan metode ilmiah, patut kita respek. Hasil hitungan cepat sudah kami ketahui, kami respek dengan baik," ujar Foke.

Setelah mengetahui hitung cepat, Foke berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta bisa menyelesaikan dengan baik. KPU DKI masih mempunyai pekerjaan rumah, salah satunya penghitungan secara manual.

"Saya juga mengucapkan selamat kepada nomor urut tiga. Semoga amanah yang diberikan kepada warga Jakarta hendaknya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," ujar Foke.

Berikut hasil quick count beberapa lembaga survei:

Lembaga Survei Indonesia (LSI):

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli: 46,19 persen

Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama: 53,81 persen

Indobarometer:

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli: 45,89 persen

Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama: 54,11 persen

Lingkaran Survei Indonesia (LSI):

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli: 46,32 persen

Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama: 53,68 persen

Saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC):

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli: 47,13 persen

Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama: 52,87 persen

Kompas:

Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli: 47,03 persen

Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama: 52,97 persen

Jokowi Unggul Hampir Di Semua Survei

Jakarta Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil akhir hitung cepat Pilgub DKI. Meski dengan metoda dan jumlah sampel yang berbeda, hasilnya semua hampir sama. Pasangan Jokowi-Ahok menang.

Hitung cepat ini digelar real time dari sejumlah TPS di Jakarta. Sebagian ada yang disiarkan langsung televisi, sebagian lagi merilisnya di lokasi tertentu.

Berikut hasil hitung cepat lembaga survei Pilgub DKI Jakarta:

1. Quick Count LSI-TV One: Jokowi-Ahok 53,68%, Foke-Nara 46,32%.

2. Indo Barometer-Metro TV: Jokowi-Ahok 54,11%, Foke-Nara 45,89%.

3. LSI-SCTV: Jokowi-Ahok 53,81 persen, Foke-Nara 46,19 persen.

4. Kompas: Jokowi-Ahok 52,97 %, Foke-Nara 47,03% 

5. INES: Jokowi-Ahok 57,39%, Foke-Nara 42,61%

6. MNC Media-SMRC: Jokowi-Ahok 52,63, Foke-Nara 47,37 persen.

Jokowi-Foke Memberi Pelajaran Apakah Kelak Nanti?

Pelajaran apakah yang kita dapat dari peristiwa 20 September 2012 kelak, di DKI Jakarta Raya? Para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak, hari-hari ini akan menunggu, harap-harap cemas, apa yang akan terjadi.

Benarkah Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama akan menang dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, ataukah Fauzi Bowo dan Nachrowie Ramli yang akan memenangkan putaran kedua setelah pada putaran pertama dipecundangi Jokowi-Ahok.

Tentu saja semuanya akan sangat tergantung pada para pemegang hak pilih, dan juga kejujuran serta ketidakberpihakan para panitia pemilihan sehingga bisa menegakkan pemilihan yang fairness. Dalam hal ini, para ahli dan tukang survey, tak berani lagi jumawa memprediksi hasilnya, setelah analisis ilmiah mereka terjungkalkan pada pemilihan putaran pertama yang dimenangkan Jokowi-Ahok.

Tapi poin penting yang menginspirasi dalam peristiwa ini, ada ghirah politik rakyat, yang memposisikan head-to-head melawan parpol, sekalipun Jokowi-Ahok bukan dari jalur independen (melainkan dari PDI Perjuangan dan Gerindra). Namun personalitas Jokowi-Ahok mengalahkan partai politik pendukungnya, melawan parpol mayoritas yang mendukung Foke-Nara. Kotak-kotak phenomenon.

Jika pasangan Jokowi-Ahok menang, maka ini isyarat penting bagi parpol, bahwa hari-hari ini, rakyat sedang mengirimkan sinyal peringatannya. Bahwa para demagog dan oligarkis parpol tak lagi bisa main-main dengan daulat rakyat. Dan itu mesti menjadi renungan penting mereka menjelang 2014.

Namun jika Foke-Nara yang memenangkan partarungan politik ini, banyak hal perlu dicermati pengaruh-pengaruhnya, yakni akan bermunculkan klaim-klaim politik atas nama dan bendera-bendera eksklusivisme yang bisa jadi tidak produktif, mengenai isyu-isyu kepolitikan, suku, ras, dan agama, yang banyak dikatakan oleh elite politik kita sebagai sesuatu yang wajar (seperti dikatakan oleh Marzuki Alie, Mubarok, Anas Urbaningrum, Wiranto, Suryadharma Ali, Rhoma Irama, para elite PKS, FPI, dan sejenisnya, yang melontarkan wacana isyu SARA bisa ditolerir).

Senyampang dengan itu, jika kemungkinan Foke-Nara menang, maka semakin kuat dugaan kita, bahwa jejaring sosial-media di Indonesia, bukanlah pencerminan kenyataan sosial-politik kita, melainkan hanyalah benar-benar dunia maya kelas sosial tertentu, yang tidak terintegrasikan dengan kenyataan sosialnya. Lebih celaka lagi, jika jejaring sosial itu hanya dipakai sebagai masturbasi politik, euforia seolah demokratisasi sedang berjalan. Karena juga tak bisa ditutupi, para pendukung Jokowi-Ahok di dunia maya sebagian tentu bukanlah pemegang kartu-suara Pilkada Jakarta 2012, sebagaimana kita juga tak tahu seberapa besar dari 7 juta pemegang kartu suara itu mengakses media internet dan aktif di jejaring sosial media.

Adakah benar-benar Jokowi dan Ahok, sebagaimana para cowboy dari desa-desa di Amerika (dengan baju kotak-kotaknya yang khas, dengan muka kotor-berdebu, namun suka cengar-cengir ndesit itu), memenangkan pertarungan melawan para petinggi kotapraja, yang dalam film-film western suka digambarkan duduk di kursi goyang menunggu setoran? Cobalah tonton film-film western klasik tahun-tahun 1970-an, dan pindahkan settingnya di Jakarta September 2012.

Semoga kita mendapatkan pelajaran bermutu, dari kampanye-kampanye politik yang tidak bermutu dari siapapun para kandidat yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta ini.



SUMBER